realitasulut.com JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Acara yang dilaksanakan di Mabes Polri ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak,Jumat, 6 Februari 2026.
Rakor ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia dan dipimpin oleh Brigjen Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri, yang sekaligus menjadi Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Menurut Brigjen Langgeng, pada tahun 2025 Indonesia berhasil menjaga ketahanan pangan jagung tanpa harus mengimpor jagung untuk pabrik pakan ternak, dan hal ini menjadi salah satu pencapaian yang harus dijaga dan ditingkatkan.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa impor jagung pada tahun 2025, dan Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Mengatasi Kendala Hulu: Pembiayaan untuk Petani
Salah satu fokus utama Polri adalah mengatasi kendala permodalan yang dihadapi oleh petani jagung. Untuk itu, Polri bekerja sama dengan Himbara untuk memfasilitasi akses petani ke skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, para petani telah menerima kredit modal untuk menanam kembali dan memperluas lahan pertanian jagung mereka.
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI, menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar 180 triliun Rupiah untuk KUR Mikro, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem pertanian jagung.
Perlindungan Harga dan Kerja Sama dengan Bulog.
Tidak hanya soal permodalan, Polri juga hadir untuk melindungi petani dari praktik harga rendah yang dilakukan tengkulak. Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih baik. Sebagai contoh, pada tahun 2026, Bulog menetapkan harga beli jagung sebesar Rp6.400 per kilogram untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian dengan harga yang berpihak kepada petani jagung, yakni Rp6.400 per kilogram,” ungkap Brigjen Langgeng.
Meningkatkan Produksi dan Kesejahteraan Petani
Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur dan membebaskan petani dari jeratan tengkulak yang selama ini merugikan. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan para petani dapat membayar pinjaman tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
Melalui program ketahanan pangan ini, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung di Indonesia, yang menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.(Njel)
Komentar