oleh

DPRD Minahasa Bersama Pemkab Mulai Bedah Postur APBD 2027, Pendapatan Diproyeksi Rp1,06 Triliun

realitasulut.com MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai membahas arah kebijakan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Pembahasan diawali melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027, Rabu (18/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa tersebut dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua Putri Pontororing. Hadir pula Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., jajaran Forkopimda serta para pimpinan perangkat daerah.

banner 336x280

Dari total 35 anggota DPRD, sebanyak 27 legislator hadir dalam rapat tersebut. Jumlah itu telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai tata tertib DPRD Minahasa, sehingga sidang dinyatakan sah untuk dilaksanakan.

Dalam agenda tersebut, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan nota keuangan Ranperda APBD 2027. Ia menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan program pemerintah provinsi dan pusat.

Rancangan anggaran tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan visi pembangunan Minahasa sebagai daerah pariwisata yang maju dan sejahtera.

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan, proyeksi pendapatan daerah pada 2027 mencapai Rp1.060.471.531.493 atau sekitar Rp1,06 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp124,5 miliar, pendapatan transfer Rp911,1 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24,8 miliar.

Sementara itu, total belanja daerah dirancang sebesar Rp1.076.097.354.949. Alokasi tersebut meliputi belanja operasi Rp882,6 miliar, belanja modal Rp48,9 miliar, belanja tidak terduga Rp6 miliar, dan belanja transfer Rp138,5 miliar.

Pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp27,5 miliar.

Setelah penyampaian nota keuangan, agenda dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Minahasa. Melalui perwakilannya, dr. Anita Mamuaya, M.Kes., Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya menyatakan menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, fraksi-fraksi juga memberikan perhatian terhadap kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Para kepala dinas dan pimpinan instansi diminta terlibat langsung dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar setiap program dan alokasi anggaran dapat dikaji secara cermat berdasarkan kebutuhan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi atas pandangan dan masukan yang diberikan DPRD. Ia menegaskan telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengikuti proses pembahasan secara sungguh-sungguh, aktif dan bertanggung jawab.

Rapat paripurna kemudian menyepakati Ranperda APBD Minahasa Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD Franky Wolayan menutup tahapan tersebut dengan mengetuk palu sidang, menandai persetujuan untuk melanjutkan pembahasan rancangan anggaran ke tahap berikutnya.

Melalui proses pembahasan ini, DPRD dan Pemkab Minahasa diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah pada 2027.(Njel)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *