realitasulut.com MINAHASA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa mengambil kebijakan mengalihkan status penahanan tersangka Dano Warouw dari tahanan rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan kota. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang membutuhkan penanganan dan pemeriksaan medis secara berkelanjutan.
Dano Warouw merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024. Sebelumnya, ia menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Tondano.
Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengalihan jenis penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum serta dokumen medis yang diterima pihak penyidik.
Penjelasan tersebut disampaikan kepada awak media dengan didampingi Kepala Seksi Intelijen Syaiful Arif dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Devis Buni Lele.
Persoalan kesehatan tersangka mulai menjadi perhatian setelah pihak Rutan Kelas IIB Tondano menyampaikan pemberitahuan resmi pada 6 November 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Dano diketahui mengalami sejumlah gangguan kesehatan yang memerlukan perhatian dokter.
Hasil pemeriksaan Rumah Sakit Advent Manado mencatat adanya fatty liver grade I, batu empedu, kista ginjal kiri, serta pembesaran prostat yang disertai kalsifikasi. Kondisi prostat tersebut bahkan mengharuskan tersangka menggunakan kateter untuk membantu proses pengeluaran urine.
Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik kemudian membawa tersangka ke RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Atas rekomendasi dokter, Dano menjalani perawatan inap sehingga diterbitkan surat perintah pembantaran penahanan sejak 6 November 2026.
Permohonan pemeriksaan lanjutan kembali diajukan tim penasihat hukum pada 11 November 2026. Dalam permohonan itu, turut dilampirkan surat keterangan dokter sebagai dokumen pendukung kebutuhan pelayanan medis tersangka.
Setelah mempelajari seluruh dokumen dan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kejari Minahasa menetapkan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota. Kebijakan ini merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP Nomor 58 Tahun 1999 serta Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, sebagaimana disebutkan pihak kejaksaan.
Penasihat Hukum Apresiasi Keputusan Kejaksaan
Penasihat hukum Dano Warouw, Adv. Jahya D.A. Tampemawa, S.Pd., S.H., M.H., dari Don Adi Jaya & Partners Law Firm, menyambut positif keputusan tersebut.
Menurut Jahya, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi setiap orang, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum.
Ia mengungkapkan, kondisi pembesaran prostat yang dialami kliennya disebut mengalami perkembangan serius. Karena itu, akses terhadap pemeriksaan dokter spesialis dan pengobatan lanjutan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Dengan perubahan status penahanan tersebut, pihak keluarga berharap kliennya dapat menjalani pemeriksaan medis secara lebih mudah tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Jahya juga menegaskan bahwa pengalihan penahanan tidak berarti perkara hukum yang menjerat kliennya telah selesai. Dano Warouw tetap berstatus tersangka dan harus mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
Sebagai bentuk tanggung jawab, keluarga tersangka telah menyatakan kesediaan menjadi penjamin. Istri dan adik kandung Dano ditunjuk untuk memastikan seluruh kewajiban selama menjalani tahanan kota dipatuhi.
Dengan keputusan ini, Kejari Minahasa tetap melanjutkan penanganan perkara dugaan korupsi retribusi pasar 2024. Pengalihan jenis penahanan semata-mata berkaitan dengan pertimbangan kondisi kesehatan dan tidak mengubah status hukum maupun proses penyidikan terhadap tersangka.(Njel)
Komentar