realitasulutcom MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa, Selasa (3/11/2026), yang berlangsung di ruang sidang DPRD Minahasa.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minahasa Frangki Wolayan, S.E., dan dihadiri Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., anggota DPRD serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa penyusunan kebijakan anggaran harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Setiap alokasi anggaran, menurutnya, perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bidang penting yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan tahun mendatang.
Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mampu menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam program yang terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Robby, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Selain membahas arah kebijakan anggaran 2027, Bupati turut memberikan perhatian terhadap kondisi menjelang akhir tahun. Ia meminta DPRD bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketersediaan bahan kebutuhan pokok serta kelancaran distribusinya. Pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mencegah kelangkaan maupun praktik penimbunan barang yang berpotensi memicu kenaikan harga.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait terus memantau ketersediaan bahan kebutuhan pokok, menjaga kelancaran rantai pasok, serta memastikan distribusi berjalan dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Robby berharap kesepahaman antara eksekutif dan legislatif tidak hanya menjadi tahapan dalam proses penganggaran, tetapi juga menjadi landasan bersama untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai prioritas.
Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Minahasa pada 2027 dapat berlangsung optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.(Njel)
Komentar