realitasulut.com MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Selasa (28/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, SE, didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing dan Wakil Ketua II Adri Kamasi. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Franky Wolayan menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membahas KUA-PPAS sebagai fondasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Ia berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan efektif, transparan, dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Robby Dondokambey menjelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS merupakan tahapan strategis dalam siklus penganggaran daerah karena menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Menurutnya, Tahun Anggaran 2027 akan menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan daerah dengan mengusung visi “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.” Seluruh kebijakan anggaran akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Dalam pemaparannya, Bupati mengungkapkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp1.038.816.383.493. Proyeksi tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai program prioritas yang selanjutnya dibahas bersama DPRD hingga penetapan APBD.
Bupati juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk terus memperkuat kerja sama dan memberikan masukan yang konstruktif agar pembahasan KUA-PPAS dapat diselesaikan sesuai jadwal serta menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, berkualitas, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Minahasa.
Rapat paripurna turut dihadiri para asisten, staf ahli bupati, inspektur, Sekretaris DPRD, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan, Direktur RSUD, Direktur PDAM, serta para kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Melalui pembahasan awal ini, Pemkab dan DPRD menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan daerah.(Njel)
Komentar